Manipulasi NUPTK Dituding Menjadi Penghambat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru

Untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, tak sedikit guru-guru yang nekat bermain curang. Salah satunya, dengan memalsukan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Hal itu justru menjadi kendala untuk pembayaran sertifikasi, disamping keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam APBN murni 2011 dan dilakukan penambahan pada P-APBN 2012 ini. “Banyak guru-guru yang memanipulasi NUPTKnya. Dengan menggunakan NUPTK orang lain, dan didata tenaga pendidik nasional tidak ada dan menjadi kendala,” kata anggota Komisi E DPRD Sumut, Andi Arba, tadi malam.

Andi anggotan DPRD Sumut bersama anggota Komisi E lainnya yang baru saja melakukan kunjungan kerja dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, menyebutkan hal tersebut harus didata secara benar, sehingga proses tunjangan sertifikasi guru tersebut tidak terkendala. Disamping itu, ujarnya, masih banyak kabupaten/kota yang belum memberikan datanya. Bahkan, guru-guru di daerah juga masih banyak yang belum paham seperti apa sertifikasi tersebut, terutama guru swasta.

Menurut Andi, dalam pertemuan yang langsung diterima Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Syawal Gultom, rombongan juga mempertanyakan keterlambatan pembayaran sertifikasi guru dan adanya perbedaan pelayanan yang diberikan terhadap guru umum dengan guru-guru agama di Kementrian Agama yang prosesnya lebih sulit.

Karena pihaknya mendapatkan data sekira dua ribuan guru yang tunjangan sertifikasinya belum di bayar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Disamping itu, para guru-guru agama yang berada di bawah Kementrian Agama ini juga terhambat mendapatkan tunjangan sertifikasi, bahkan terkesan ada diskriminasi. Sebab guru di sekolah umum prosesnya lebih mudah.

Oleh karena itu, lanjut Andi, diperlukan sosialisasi terhadap guru-guru swasta maupun negeri yang kurang paham untuk mendapatkan setifikasi ini. “Guru-guru di daerah banyak yang kurang paham, khususnya swasta,” sebutnya.